Apa Tindak Lanjut Maraknya Pungli di SKPD ?

Pertanyaan : Aksi pungutan liar (Pungli) pengurusan surat-surat administrasi yang diperlukan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkot Pagaralam untuk berbagai keperluan, seperti syarat kenaikan pangkat dan lain sebagainya, saat ini dinilai mulai marak terjadi. Bagaimana pihak terkait dalam menyikapi permasalahan ini ?

 

 

 

Jawaban : Kami menjamin tidak ada bentuk pungutan liar di instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam. Untuk pembuatan surat tidak dikenakaan disiplin sebagai syarat administrasi naik pangkat, seperti yang dihembuskan, sebenarnya hanya sebesar Rp.20 ribu sebagai bentuk pembebanan biaya administrasi yang dikenakan tiap PNS untuk keperluan biaya fotokopi, termasuk biaya pengiriman pajak-pajak pribadi ke Kemendagri (LP2P).

 

Pemberlakuan ketentuan tersebut terangnya, merujuk pada surat edaran Walikota yang dikeluarkan pada 2008 lalu. Sedangkan surat keterangan menanam pohon, diakui memang ada biaya, hanya untuk biaya administrasi membeli bibit pohon dan sudah diatur. Kami menjamin tidak ada pungli dan harus ada dasarnya, kalau ada di luar dari ketentuan yang berlaku, tentunya oknum bersangkutan akan disanksi, kemudian dilaporkan ke Walikota untuk direkomendasi pelepasan jabatan atau mutasi bangku panjang, mengacu pada PP 53 tentang kedisiplinan PNS.

 

 

 

Kepala Inspektorat Kota Pagaralam Supawi Cekman

 

You can leave a response, or trackback from your own site.