Hal Mendasar Apa Pemkot tak Setujui Perpanjangan HGU PTPN VII ?

 

FOTO MATERI 2 (1)-crop

Pertanyaan: Pemkot Pagaralam mengultimatum tidak akan menyetujui perpanjangan hak guna usaha (HGU) PT PN VII terkait ada ratusan hektare areal perkebunan teh yang masuk hutan lindung. Apa hal yang mendasar dalam ketegasan penolakan ini?

Jawaban: Memang dari ribuan hektare hutan lindung di Kota Pagaralam yang rusak, bukan hanya disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab, namun sebagian rusak akibat dijadikan lahan perkebunan milik PTPN VII. Tercatat ada sekitar 610 hektare hutan lindung (Hutlin) Bukit Dingin, khususnya di kawasan Kibok, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, yang disulap menjadi areal kebun teh. Parahnya, belum juga ada penjelasan dan penyelesaian terkait alih fungsi hutan tersebut, bahkan pihak perusahaan bertahun-tahun telah menikmati hasil panen teh.

Untuk itu, Pemkot Pagaralam tidak akan menyetujui perpanjangan hak guna usaha (HGU) PT PN VII, jika perusahaan perkebunan teh tersebut belum juga melepas ratusan hektar lahan teh yang masuk hutan lindung yang hingga saat ini masih digarap pihak perusahaan.

Selain itu ada perbedaan peta milik PTPN VII dengan pihak Pemerintah Kota Pagaralam. Pihak PTPN VII atau pemilik usaha perkebunan teh berpegangan dengan peta milik Belanda. Sedangkan Pemkot Pagaralam memegang peta dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat, yang dulu diserahkan kepada Pemkot Pagaralam. Kondisi ini membuat pihak Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan koordinasi mengenai masalah batas hutan lindung tersebut.

Sekdakot Pagaralam Drs. H. Saprudin MSi

You can leave a response, or trackback from your own site.