Saber Pungli Jangan Seremonial Saja

PAGARALAM POS, Empat Lawang – Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Empat Lawang, kemarin (2/3) dikukuhkan. Dengan dikukuhkannya Satgas ini, diharapkan bisa memberantas dan menekan tindakan Pungli oleh oknum di Kabupaten Empat Lawang.




Ketua Satgas Saber Pungli, Kompol Rizvy Q mengatakan, setelah dikukuhkan ini pihaknya bersama tim akan melakukan penyuluhan untuk pencegahan Pungli di Kabupaten Empat Lawang, dan untuk saat ini pihaknya belum ada target operasi. “Akan melakukan penyuluhan terlebih dahulu, tapi kita masih menunggu dari pihak Inspektorat,” ungkap Rizvy.




Ia menambahkan, sebelum pengukuhan pihaknya sudah mengungkap dugaan Pungli oleh oknum Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang bertugas di Empat Lawang. Tapi belum ada bukti yang kuat untuk melakukan tindakan kepada oknum petugas tersebut. “Yang dari P2TL itu kita tidak punya cukup bukti untuk melakukan tindakan. Jadi kita arahkan sanksi administrasi dari PLN saja,” katanya.




Sementara, Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah mengungkapkan, pengukuhan ini jangan hanya seremonial saja. Tapi harus ada aksi nyata untuk memberantas Pungli, termasuk pada tim Satgas sendiri. Dengan adanya upaya bersih Pungli ini sudah ada dampak positifnya. “Kita melihat dengan nyata Pungli berkurang. Dulu sering dilakukan Dishub di jalan-jalan, alasan pengamanan. Tapi sekarang sudah bersih, tidak ada lagi Pungli di jalan wilayah Empat Lawang,” katanya.




Pungli seperti ini, kata Syahril, Pungli yang kelihatan tapi Pungli yang tidak kelihatan ada juga. Dan inilah yang susah diberantas. Namun, dengan adanya Satgas ini, mudah-mudahan bisa diberantas secara pelan-pelan. “Jika menemukan adanya Pungli, segera melapor dan identitas pelapor dilindungi. Tim bekerja akan bekerja, sehingga tidak ada Pungli. PNS yang kedapatan akan ditindak sesuai aturan,” katanya.




SKPD yang riskan adanya Pungli, lanjut Syahril, yakni yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan SKPD yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat juga sering melakukan Pungli. “Yang riskan BPKAD, Disdik, Disdukcapil dan pengawasan ditingkatkan. Tidak ada batas kalau Pungli, sepeserpun tetap Pungli,” tegasnya. (07/CE-V)

You can leave a response, or trackback from your own site.