Terindikasi Kerugian Negara, Pajak Tak Setor

PAGARALAM POS, Empat Lawang – Dua tahun bergulirnya Dana Desa(DD), ternyata sudah menimbulkan segudang masalah. Mulai dari indikasi kerugian negara hingga luput dalam membayar pajak. Bahkan beberapa Desa masuk dalam perhatian Kejaksaan Negeri(Kejari) Empat Lawang, karena adanya kerugian negara, meski tidak signifikan.




Kepala Kejari Empat Lawang, Azwad Z Hakim mengatakan, pihaknya sudah menyarankan kepada Inspektorat untuk diselesaikan segera permasalahan indikasi kerugian negara tersebut. “Ada beberapa desa yang dilaporkan, sudah diaudit oleh auditor Inspektorat bahwa ada kerugian negara. Kita sarankan untuk dikembalikan ke kas negara, karena kerugiannya tidak terlalu besar,” ungkapnya kepada Wartawan usai menghadiri pengukuhan Satgas Saber Pungli Empat Lawang di Aula Hotel Kito, Kamis (2/3).




Ia menambahkan, mengapa disarankan untuk segera mengembalikan ke negara, karena jika harus masuk dalam penyelidikan, maka bisa lebih merugikan negara. “Karena dana penyelidikan bisa lebih besar ketimbang kerugian negara yang ditimbulkan dari dana desa,” tuturnya. Azwad juga meminta, agar Kepala Desa(Kades) lebih berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa.




“Hati-hatilah dalam menggunakan Dana Desa,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang Auditor Inspektorat Empat Lawang, Darwendi, mengatakan memang ada beberapa desa yang dilaporkan, khususnya Dana Desa tahun anggaran 2015. “Kalau 2016 belum ada hasil auditnya, 2015 memang banyak yang terindikasi merugikan negara, dan sudah kita sarankan untuk mengembalikan ke negara,” ungkapnya.




Namun, sambung Darwendi, untuk mekanisme pengembalian uang ke negara masih belum ada regulasinya. “Belum ada regulasinya uang itu dikembalikan ke mana, karena kerugian negara biasanya dikembalikan ke Kas Daerah, sementara Dana Desa bersumber dari APBN atau dana pusat,” jelasnya.




Selain itu Ia juga mengimbau, agar semua Kades untuk tidak mengabaikan masalah pajak. Karena hal itu semakin menunjukkan adanya indikasi kerugian negara. “Pajak itu kan include di Dana Desa. Kalau tidak dibayarkan, maka ada kecurigaan lagi ke mana uang itu,” tanya dia.




Di lain pihak, Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Sobri menjelaskan, dalam Peraturan Bupati (Perbup) ada pasal yang mengatur tentang penundaan pencairan Dana Desa. “Bisa ditunda pencairan Dananya, jika belum menyelesaikan Pembayaran Pajak, SPJ dan kelengkapan berkas lainnya,” tuturnya.




Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mensosialisasikan tentang pajak agar para Kades paham pentingnya membayar pajak. “Pajak itu wajib dibayarkan sebelum Dana Desa tahun ini dicairkan,” pungkasnya. (07/CE-V)

You can leave a response, or trackback from your own site.