Laga Digdaya Petahana dan Penantang


Enam Pasang Siap Tempur !
PAGARALAM POS, Pagaralam – Pilkada Pagaralam 2018, sepertinya akan diikuti banyak peserta. Ini jika dilihat dari bakal pasangan calon yang kini muncul di permukaan. Sampai saat ini, jumlah bakal Paslon walikota dan wakil walikota Pagaralam yang menyatakan siap ‘bertempur’ada sebanyak enam pasang. ‘Pertempuran’ yang akan berlangsung satu putaran ini, bakal jadi arena penentu ‘kedigdayaan’ petahana dan penantang.




Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Pagaralam Pos, keenam bakal Paslon tersebut terdiri dari tiga pasang dari jalur dukungan partai politik dan tiga jalur independen alias perseorangan. Tiga bakal Paslon dari jalur dukungan Parpol, terdiri diri dr Hj Ida Fitriati MKes-Ir Armansyah MM (IdaMan), Ir Gunawan MT-Febrianto SH MH (Gun-Febri), dan Alpian SH-M Fadli SE (Alfad). Ketiga bakal Paslon ini maju setelah mengantongi restu dari Parpol pemilik kursi di DPRD Pagaralam (lihat tabel peta dukungan Parpol).




Adapun tiga bakal Paslon dari jalur independen, terdiri dari Ludi Oliansyah ST-Drs HA Fachri MM (LA), Novirzah Djazuli SE-H Suharindi SJ SPd MM (NS), dan Hermanto SH MSi-Ir Musabaqo (HM). Ketiga bakal Paslon ini memutuskan untuk maju setelah mengantongi dukungan untuk kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dukungan ini berupa surat pernyataan dukungan warga yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik maupun surat keterangan (Suket). Bukti dukungan ketiga bakal Paslon independen ini pun sudah diterima KPU. (lihat tabel jumlah dukungan Balon independen yang diterima KPU).




Dari enam bakal Paslon dari jalur independen tersebut, hanya Ida dan Arman yang belum terang-terangan akan menyatakan berpasangan. Deklarasi pun belum dilakukan meskipun nama keduanya sudah santer terdengar. “IdaMan, tunggu SK (surat keputusan) dari partai,”ujar Ida dalam sebuah kesempatan ketika ditemui Pagaralam Pos beberapa waktu lalu. “Jangan hanya katanya dan katanya,” ujar Ida kala itu.




Adapun bakal Paslon Gun-Febri, Alfad, LA, NS, dan HM sudah duluan mengumumkan berpasangan. Bakal Paslon Alfad diketahui ketika proses pendaftaran di sejumlah Parpol beberapa bulan lalu. “SK dari partai pengusung itu untuk sepasang,”ujar Alpian beberapa waktu lalu. Gun-Febri, dipastikan berpasangan pada pertengahan November lalu. “Saya dan Pak Gunawan memiliki chemestry,” ujar Febri.




Bakal Paslon LA, juga sudah lama terdengar sejak beberapa bulan lalu. Ludi menjelaskan, memilih Fachri lantaran memiliki pengalaman yang banyak di bidang pemerintahan. “Saya kira alasan Ludi masuk akal,” ujar Fachri ketika ditanya alasannya menerima pinangan Ludi, beberapa waktu lalu. “Orangnya juga baik dan punya keluarga besar di sini (Pagaralam),” tambah Fachri.




Sedangkan bakal Paslon HM, terdengar di detik-detik terakhir penyerahan bukti dukungan di KPU pada 29 November lalu. Sebelumnya, Hermanto maju bersama Drs H Anuwar Rasyid. Sedangkan Bako maju bersama Neko Ferlyno SH CPL. “Inilah takdir,” ujar Hermanto dihubungi Pagaralam Pos beberapa waktu lalu.




Hermanto mengaku, bersatunya dirinya dengan Bako setelah membaca situasi dan kondisi terakhir terutama perkembangan jumlah dukungan yang belum mencukupi syarat. Sehingga diambilah opsi untuk bergabung dengan Bako.




Membaca Peluang
Kelak bila keenam bakal Paslon tersebut ditetapkan sebagai calon, diprediksi jalannya Pilkada Pagaralam 2018 berjalan seru. Sebabnya, dua petahana yakni dr Hj Ida Fitriati dan Novirzah Djazuli memutuskan untuk ‘berpisah’. Dilihat dari peta kekuatan, dua petahana ini memiliki basis pendukung yang sama besar. Karena itu, dua petahana ini memiliki peluang menang yang sama besar pula. Mereka sama-sama memimpin kota Pagaralam selama lima tahun terakhir dari pada 23 April 2013-23 April 2018.




Namun, pecahnya petahana tersebut membuat sejumlah pihak meramalkan, dukungan mereka akan ikut terbelah. “Peluang chalengger (penantang) semakin besar. Sebab distribusi suara tak lagi berpusat ke satu petahana saja,”ujar Ketua DPD PAN Kota Pagaralam Halipan Matsohan SSi ketika dimintai pendapatnya beberapa waktu lalu.




Namun Novirzah memastikan, dukungan kepadanya tidak akan hilang. “Kita memiliki pendukung yang militan,”ujar Novirzah suatu ketika dalam wawancara dengan Pagaralam Pos. Adapun Ida, ketika ditanyai soal kemungkinan pecahnya dukungan itu, belum mau memberikan komentar. Yang jelas dengan menggandeng Arman, nampaknya Ida ingin ‘menambal’ dukungan yang terbuka akibat ditinggalkan Novirzah itu. “Kami saling melengkapi,” ujar Arman.




Ida dan Novirzah belum boleh berpuas diri. Sebabnya, masih ada empat Balon lain yang juga memiliki basis kekuatan yang tak sedikit. Alpian misalnya yang merupakan alumni Pilkada 2013 disebut memiliki pendukung yang besar. Demikian pula dengan Gunawan yang sudah hampir tiga tahun belakangan mengadakan sosialisasi. Demikian pula dengan Ludi yang disebut-sebut sebagai ‘kuda hitam’. Adapun Hermanto pelan-pelan memperbaiki pola pikir masyarakat Pagaralam.




Satu Putaran
Klaim Balon petahana dan penantang tersebut akan dibuktikan pada 27 Juni 2018 mendatang. Pasangan yang mengantongi suara terbanyak akan langsung ditetapkan sebagai pemenang Pilkada. Ini sesuai dengan undang-undang Pemilu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU ini disebutkan, bahwa Pilkada 2018 hanya berlangsung satu putaran. Pengecualian bila jumlah pasangan hanya satu saja. “Iya satu putaran saja. Berapapun perolehan suara calon jika itu terbanyak, itulah pemenangnya,”ujar komisioner KPU Kota Pagaralam, Divisi Hukum Hendri SE, beberapa waktu lalu.




Banyak Uang Belum Tentu Menang
SEORANG calon boleh saja memiliki pundi-pundi rupiah yang banyak. Namun itu bukanlah jaminan bisa memenangkan sebuah Pilkada. Apalagi jika rupiah itu digunakan ‘membeli’ suara, bisa-bisa menjadi bumerang.




Executive Director Voxpol Center Research Consulting Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan, pemberian uang belum menjamin bisa membuat dukungan pemilih menjadi berubah. “Masyarakat Pagaralam sekarang sudah cerdas,”ujar Pangi, saat ditemui Pagaralam Pos usai memaparkan hasil survei persepsi publik terhadap calon walikota Pagaralam, di Gedung Seminar Hotel Gunung Gare, kemarin (3/12).




Memang diakui Pangi, hasil survei lembaganya menyebutkan bahwa, sebagian besar responden memaklumi adanya pemberian uang. 68 persen dari jumlah responden sebanyak 400 orang mengaku menerima pemberian uang tersebut. Namun kata dia, pemberian itu tidak bisa membuat pilihan warga menjadi beralih. “28 persen tidak akan memilih calon itu (pemberi). Bahkan ada pula yang menolak sama sekali,” terang Pangi.




Dilakukan maupun tidak, politik uang jelas sudah dilarang keras UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU ini disebutkan pemberi dan penerima akan dikenakan sanksi hukum pidana. Khusus untuk calon akan langsung didiskualifikasi dari pencalonan. “Kalau unsur TSM (terstruktur, sismatis dan massif) terpenuhi, akan langsung dikenakan sanksi,”ujar Koordinator Divisi Pencegahan Panwas Kota Pagaralam Mirian SE, saat dijumpai Pagaralam Pos beberapa waktu lalu.




Adapun pemberian sanksi itu, lanjut Mirian, diputuskan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, Mirian menghimbau kepada seluruh peserta Pilkada Pagaralam 2018 untuk tidak menggunakan politik uang. “Sosialisasi akan terus kami gencarkan,” pungkas mantan Komisioner KPU, Kabupaten Empat Lawang ini.




Lawan Politik Uang
Kabar baiknya, semua Balon yang akan ‘bertarung’ di Pilkada nanti sama-sama sepakat untuk tidak menggunakan politik uang. Ida misalnya yang percaya bahwa masyarakat Pagaralam sudah cerdas. Karena itu dia yakin, warga tidak akan terpengaruh dengan uang. Adapun Novirzah beberapa waktu lalu meminta agar Panwas untuk tegas dalam menegakkan aturan.




Sedangkan Alpian, saat dimintai pendapatnya beberap waktu lalu sepakat bila nanti dibentuk tim khusus untuk membasmi politik uang. Gunawan pun berharap, agar Pilkada Pagaralam berjalan bersih tidak dikotori dengan politik uang. Ludi juga sama. Bersama Fachri, pasangan ini bertekad untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan bersih. Sementara Hermanto sejak jauh hari mengumumkan diri untuk tidak memakai politik uang. “Praktik membeli suara itu membuat rakyat sengsara,” seru Hermanto.




Belum Ada Jaminan, Berpotensi Gugur
Enam bakal pasangan calon yang kini sudah muncul ke permukaan juga jangan dulu lekas jumawa. Sebab, tidak ada yang menjamin mereka kelak menjadi pasangan calon. Apalagi Komisi Pemilihan Umum sendiri belum bisa menyebut nama-nama pasangan yang sudah muncul saat ini sebagai Balon. “Belum ada bakal calon,” ujar Ketua KPU Kota Pagaralam Yenli Elmanoferi SE MSi, dihubungi Pagaralam Pos, kemarin (3/12).




Menurut Yenli, pasangan baru disebut bakal bila sudah mendaftar sebagai calon di KPU Kota Pagaralam nanti. Kelak, bila sudah memenuhi segala persyaratan dan aturan, barulah resmi menyandang gelar calon. Karena itu, ia menegaskan, sebagai lembaga penyelanggara, KPU tak pernah membuat siaran yang menyebut Balon apalagi calon. “Bisa saja nanti berubah,” ujarnya. Namun tambah Yenli, bila yang disebut Balon itu adalah yang sudah muncul ke permukaan saat ini, itu sah-sah saja.




KPU memang belum membuka pendaftaran calon. Pendaftaran calon baru akan dimulai pada 8-10 Januari 2018. Beberapa waktu lalu, KPU baru saja menutup tahap penyerahan bukti dukungan bagi Balon independen. Sampai dengan hari terakhir, ada tiga Balon yang bukti dukungannya diterima KPU. Ketiganya adalah bakal Paslon Novirzah-Suharindi, Ludi-Fachri dan Hermanto-Musabaqo. Saat ini, berkas dukungan tiga bakal Paslon tersebut masih diverifikasi secara administratif.




“Kita baru saja selesai melakukan verifikasi administrasi untuk berkas dukungan Novirzah-Suharindi. Rencananya besok (hari ini) kita lanjut memverifikasi berkas dukungan Ludi-Fachri, kemudian diteruskan Hermanto-Anuar,” terang Yenli.

Yenli masih belum mau memberikan keterangan mengenai hasil verifikasi administrasi tersebut. Dia beralasan, pihaknya akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi berkas dukungan tiga bakal Paslon secara bersamaan. “Kami tidak mau menjelaskan yang hanya satu pasangan saja,” ujarnya.

Bila tiga bakal Paslon tersebut lulus dalam tahap verifikasi administrasi dan faktual, mereka bisa mendaftar sebagai calon. Sebaliknya, bila dalam dua tahap tersebut mereka tidak lulus, dipastikan mereka akan bisa mendaftar jadi calon. (11)

You can leave a response, or trackback from your own site.