Berdalih Masa Jabatan Habis, 37 Perangkat Ketua RT/RW Diberhentikan Sepihak

Foto: Adi/Pagaralam Pos
BEREMBUK: Puluhan perangkat Ketua RT/RW di Kelurahan Tanjung Kupang, gelar pertemuan menyikapi pemberhentian sepihak.

PAGARALAM POS, Empat Lawang – Sebanyak 37 orang Ketua RT/RW se-Kelurahan Tanjung Kupang, diberhentikan sepihak oleh oknum lurah setempat, dengan berdalih habis masa jabatan. Padahal, di surat keputusan (SK) pengangkatan RT/RW yang dikeluarkan oleh lurah sebelumnya, masa jabatan RT/RW akan habis pada tanggal 3 September 2018.




Informasi yang berhasil dihimpun, pemberhentian Ketua RT/RW ini, diduga Lurah setempat mengalami tekanan dari salah seorang oknum pejabat di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, karena berkaitan dengan suksesi salahsatu pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati Empat Lawang, yang akan bertarung pada Pilkada Empat Lawang 2018 mendatang.




Karena itu, seluruh Ketua RT/RW yang mengalami pemberhentian sepihak ini, melakukan pertemuan di salahsatu rumah warga dan menghadirkan Lurah setempat, untuk meminta klarifikasi atas dugaan tersebut, Jum’at (15/12).




“Kami telah menerima SK pemberhentian dari bapak Lurah, berkaitan ini setelah kami baca, ada beberapa kekeliruan yang harus kami sampaikan,” ungkap juru bicara Ketua RT/RW se-Kelurahan Tanjung Kupang, Hasbi saat melakukan pertemuan tersebut.




Menurut Hasbi, ada tiga poin penting yang dianggap merupakan kekeliruan di SK pemberhentian. Antara lain, kesalahan penulisan Perda Nomor 10 tahun 2017, yang seharusnya ditulis Perda Nomor 10 tahun 2009. Sementara untuk kesalahan kedua ucap Hasbi, pada salinan keputusan Lurah Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, Nomor 148/13/KEP/K.TJK/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan RT/RW Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.




“Pada keputusan poin pertama disebutkan, mencabut surat keputusan Lurah Tanjung Kupang, Nomor 140/KKP/TT/2017 tanggal 26 Januari 2017. SK yang dimaksud ini, tidak pernah kami terima dan ini artinya tidak ada keputusan Lurah seperti itu,” terang Hasbi.




Selanjutnya, pada kesalahan ketiga lanjut Hasbi, di SK pemberhentian ini juga tertulis mengangkat Pelaksana tugas (Plt) yang namanya tercantum dalam lampiran kedua. Sedangkan lapiran kedua yang dimaksud itu kata Hasbi, tidak ada.




“Itulah ketiga kesalahan atau kejanggalan pada surat ini. Perlu bapak Lurah ketahui, bahwa SK pengangkatan kami yang terakhir, itu pada tanggal 3 September 2015, bearti SK kami akan berakhir pada tanggal 3 September 2018, sedangkan ini baru tahun 2017,” urainya.




Kembali ditegaskan Hasbi, dalam hal ini pihaknya mewakili Ketua RT/RW se Kelurahan Tanjung Kupang, dalam permasalahan ini lepas dari permasalahan Pilkada. “Kami hanya menuntut hak kami sebagai Ketua RT/RW yang diberhentikan sepihak sebelum habis masa jabatan,” tegasnya.




Sementara itu, Lurah Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, Ujang Parman mengakui penandatanganan SK pemberhentian tersebut tanpa dia teliti terlebih dahulu. “Kesalahan pada Perda itu, karena itu (SK) langsung aku tandatangani, mungkin karena tidak aku baca lagi perda-perda tadi,” akunya.




Dijelaskannya, tujuan dia menghadiri pertemuan yang digagas Ketua RT/RW se Kelurahan Tanjung Kupang ini, untuk mendengar apa yang menjadi keberatan dari RT/RW atas keputusan dirinya memberhentikan semua Ketua RT/RW di kelurahan yang dipimpinnya ini.




“Ketiga, aku menjalankan tugas penonaktifan keselurahan (Ketua RT/RW), yang akan diangkat lagi itu, akan diatur masa berlakunya, dan masa habisnya. SK yang aku tandatangani itu, adalah penonaktifan mulai hari ini (kemarin, Red),” terangnya.




Sementara itu, mantan Lurah Tanjung Kupang, Timuria Windiarni yang turut hadir dalam pertemuan itu mengaku sangat kecewa adanya pemecatan sepihak Ketua RT/RW di kelurahan yang pernah dipimpinnya itu. Diapun mengaku setelah mendapat informasi pemecatan sepihak Ketua RT/RW di Kelurahan Tanjung Kupang, dia langsung menelpon oknum pejabat yang ada di kecamatan yang diduga menjadi dalang pemecatan.




“Saya sudah sampaikan ke mereka di kecamatan, jangan karena mau Pilkada seluruh RT/RW dipecat. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar, kalau melakukan pemecatan sepihak itu namanya menyalahi aturan,” tegasnya. (07)

You can leave a response, or trackback from your own site.