‘Kumbang Melilit Kandang’ pun Didenda

Foto: dok/Pagaralam Pos/ilustrasi

*Mengenal Pengadilan Adat Besemah

Pengadilan boleh jadi bukan suatu yang baru bagi masyarakat Besemah. Dulu di tanah ini sudah ada pengadilan yang memutuskan persoalan adat. Di pengadilan ini, bahkan kumbang yang melilit kandang pun kena sanksi.




SUATU hari di antara tahun 1959 sampai 1960, Satarudin Tjik Olah tak dapat menahan diri. Perutnya bergejolak lantaran terus-terusan menahan tawa. Maka, kepada Hakim Ketua Pengadilan Adat, Satar mengacungkan tangan. “Mohon izin ke luar sebentar Pak Hakim,”ujar Satar.




Di kamar kecil, Satar menuntaskan hasratnya untuk tertawa. Berderai-derai tawa dia keluarkan di sana seorang diri. Setelah tuntas, dia kembali lagi ke ruangan sidang. “Pak Hakim Ketua sudah tahu. Kalau saya sudah izin ke luar, pasti sudah tak kuat menahan tawa,”ucap Satar, kepada Pagaralam Pos yang menemuinya kemarin (23/3).




Satar yang kini berusia lebih 60 tahun memang masih ingat dengan kenangan masa lampau itu. Sebab, ketika itu dia memang banyak berada di ruangan sidang pengadilan adat Besemah. Jabatan Satar ketika itu adalah semacam panitera pembantu. “Tugas saya mencatat perkara,”ujar anggota Lembata Adat Besemah yang sebagian besar rambutnya sudah memutih ini.




Karena itulah dia seringkali melihat hal-hal lucu yang terjadi di dalam ruangan sidang. Karena hal yang lucu itulah Satar ketika itu terpaksa harus izin untuk ke luar ruangan. Yang membuatnya masih terkenang sampai sekarang adalah sidang gugatan cerai. Musababnya, istri tak puas dengan ‘servis’ sang suami. Sebaliknya sang suami tak puas dengan ‘servis’ sang istri.




Inilah tanya jawab antara hakim dengan suami istri itu seingat Satar. Demi menjaga kerahasiaan, Satar meminta nama dan alamat Pasutri ini tak ditulis:




Hakim: “Mengapa kamu mau minta saghak (cerai)”? Tanya hakim kepada istri yang jadi penggugat.
Istri: “Lukmane pule kebile layar tekembang angin mati,”
Hakim: “Benarkah demikian apa yang diucapkan istrimu itu”?tanya hakim kepada suami yang digugat
Suami: Lukmane pule pak hakim, ame biduk nak masuk muare penuh li gumpai….




Tanya jawab itu terus itu terjadi. Dan Satar-juga orang yang mengikuti sidang-mulai terlihat senyum-senyum. Yang tak tahan menawan tawa, termasuk Satar, mohon pamit ke luar ruangan sidang.




Di masa itu, Pengadilan Adat memang sudah hadir untuk menyelesaikan pelbagai persoalan masyarakat Besemah. Dan sengkarut rumah tangga diakui Satar memang acap masuk dalam persidangan.




Konsep pengadilan adat ini sendiri mirip dengan pengadilan modern. Menurut Satar, Pengadilan Adat ini dipimpin satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. “Hakim jumlahnya harus ganjil,”ucapnya. Di dalam pengadilan adat juga ada yang namanya pemimpin rapat dan penulis perkara. Satar masuk dalam bagian pembantu penulis perkara ini. Juga ada petugas yang disebut dengan pendamping perkara semacam pengacara di zaman sekarang.




Satar melanjutkan, di masa itu, pengadilan adat dibagi menjadi empat tingkatan yakni rapat marga, rapat kecil, rapat besar dan rapat tinggi. Bila sebuah persoalan tak tuntas di satu tingkatan, akan diteruskan ke tingkatan di atasnya. “Saya bertugas di rapat kecil Pagaralam,”ucapnya.




Untuk memutuskan suatu perkara, pengadilan mengacu hukum yang berlaku. Satar menyebutkan, di masa itu, hukum yang berlaku adalah yang dibuat Ratu Senuhun. Hukum tertulis ini disebut dengan Undang-undang Simbur Cahye. “Undang-undang Simbur Cahye yang pertama, itu ditulis dengan surat ulu,”ucap Satar. “Di zaman Belanda, Simbur Cahye ditulis ulang dengan huruf latin,”tambahnya.




Sayang, Satar sudah lupa jumlah pasal yang ada dalam UU Simbur Cahye. Tapi, dia memastikan, UU ini menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dicontohkannya, ada satu aturan tentang larangan untuk masuk halaman orang sembarangan. Larangan ini disebut dengan istilah ‘kumbang melilit kandang’. “Kalau terbukti melanggar, kena denda 200 ringgit,”sebut dia.

Formal dan Non Formal

Gambaran pengadilan adat yang diceritakan Satar itu, disebut Ahmad Bastari Suan sebagai pengadilan formal. Pengadilan formal, ujar pemerhati sejarah Besemah ini, cirinya-cirinya sudah dilembagakan dan memiliki landasan hukum tertulis. “Mirip-mirip pengadilan di masa sekarang,”kata Satar, dihubungi Pagaralam Pos kemarin.




Jauh sebelumnya, kata Bastari, masyarakat Besemah sudah mengenal yang namanya pengadilan non formal. Disebut demikian jelas dia, karena pengadilan jenis ini belum dilembagakan dan tidak memiliki landasan hukum tertulis. Pengadilan non formal ini dimulai dari kumpul dusun laman, rapat sumbai, dan lampek empat merdike duwe.




Bastari menjelaskan, kumpul dusun laman merupakan pengadilan untuk menyelesaikan sebuah perkara di sebuah dusun seperti berkelahi, berebut sumber mata air. Di dalam forum inilah jungku, dan yang berselisih dipanggil. “Kumpul dusun laman dapat dilakukan dengan catatan kalau jeme ribut itu satu dusun,”ucap penulis buku tentang sejarah Besemah ini.




Adapun rapat sumbai merupakan pengadilan non formal bagi yang berselisih berasal dari lain dusun tapi masih dalam satu sumbai. Sedangkan lampek empat merdike duwe kata Bastari merupakan forum pengadilan non formal tertinggi. Pengadilan ini biasanya digelar bila sebuah perkara sudah luas dan melibatkan antar sumbai.




Keberadaan pengadilan adat ini pernah diteliti oleh Aryo Arungdinang, seorang Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaralam. Aryo menyatakan, berdasarkan hasil penelitian, pengadilan adat merupakan sebuah fakta sejarah. Dia menolak jika pengadilan itu disebut sebagai fiksi. “Memang pernah ada di Besemah,”ujar Aryo, ketika dihubungi Pagaralam Pos kemarin.




Menurut Aryo, pengadilan adat, di masa itu sangat ‘ditakuti’ oleh masyarakat. Sebab kata dia, sanksi yang dijatuhkan langsung mengenai subyek dan lingkungannya. Dicontohkannya, kasus perzinahan. Dengan hukum adat, pelaku perzinahan tersebut akan dipertotonkan ke muka publik. “Iya. Ada semacam efek psikologis,”ujar Aryo membenarkan.

Dihapus Rezim Orde Lama

PENGADILAN adat diklaim ampuh membuat keadilan di tengah masyarakat menjadi tegak lurus. Namun, sukses ini tak membuat Pemerintah Pusat di era orde lama meneruskan sistem peradilan ini. Dianggap bisa memicu hilangnya kontrol pemerintah pusat kepada daerah.




Satarudin Tjik Olah menyebut, putusan pengadilan adat diusahakan untuk benar-benar adil. Menurut dia, sebelum membuat sebuah putusan , biasanya dilakukan pendalaman perkara terlebih dahulu. Sebab dan musabab munculnya pekara diteliti secara mendalam. “Latarbelakang pelaku dan korban pembunuhan misalnya, itu diteliti dulu. Setelah itu, keputusan dibuat,”ucap anggota Lembaga Adat Besemah ini.




Toh, seberapa pun baik pengadilan adat rupanya tak membuat Pemerintah Pusat era orde lama tertarik. Rezim Orla tetap menghapus sistem pemerintahan tradisional berikut dengan pengadilan adatnya di seluruh wilayah Indonesia. “Rencana penghapusan itu sudah muncul sejak 1954. Tapi realisasinya baru 1961,”ucap Satar.




Sejak saat itu pula Satar tak lagi bekerja di pengadilan adat. Semua dokumen pengadilan adat diserahterimakan kepada Pengadilan Negeri yang ditunjuk pemerintah. Bersama dua orang karibnya, Satar hijrah bekerja ke pemerintahan. Adapun teman-teman Satar lainnya ada juga yang memilih hijrah ke pengadilan negeri maupun kejaksaan.




Satar menduga, penghapusan pengadilan adat itu merupakan bagian dari politik rezim Orla. Adapun Pamong Budaya Disdikbud Kota Pagaralam Aryo Arungdinang, menyebut, penghapusan sistem pengadilan adat merupakan cara rezim Orla untuk mengekang daerah. “Mungkin ketika itu pemerintah pusat khawatir akan kehilangan kontrol terhadap daerah,”ucapnya.




Karenanya generasi yang lahir di era 1970 sampai sekarang, mungkin tidak pernah melihat wujud pengadilan adat Besemah tersebut seperti apa. Karenanya, munculah ide menarik untuk memberlakukan kembali pengadilan adat Besemah. Tapi, untuk mewujudkan hal ini tidaklah gampang. “Otonomi yang diberikan kepada daerah kita masih sempit, belum luas,”ucap Satar.




Kendati Satar yakin, bila semua elemen masyarakat bersatu, bukan tidak mungkin pengadilan adat kembali berdiri di tanah Besemah ini. Aryo pun mendukung bila ada upaya untuk menghidupkan kembali pengadilan adat. Dengan demikian, ujar dia, layaknya Yogyakarta dan Bali, Besemah juga bisa memiliki pengadilan adat. (11)

You can leave a response, or trackback from your own site.