Pemilu di Lahat Rawan Money Politic

Foto: Heru/Pagaralam Pos
LEPASKAN : Ketua KPU Lahat, bersama Ketua Banwaslu, FKPD dan Wakil Bupati Lahat terpilih, saat melepaskan bola tanda deklarasi kampanye damai Pemilu 2019, Kamis (4/10).

PAGARALAM POS, Lahat – Berkaca dari Pemilukada 2018 sebelumnya, KPU Lahat gelar deklarasi kampanye damai Pemilu 2019. Mengharapkan di Pemilu 2019 tidak terjadi lagi adanya isu Money Politic, berita hoax, dan politisasi sara. Sehingga tercipta pemilu yang aman, tertib, dan berintegritas.




Ketua KPU Lahat, Samsurizal Nusir mengatakan, Pemilu 2019 di Kabupaten Lahat akan diikuti oleh 15 partai politik. Diantaranya, PKB, gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, demokrat, PBB, dan PKPI. Dengan jumlah daftar calon tetap sebanyak 538 orang.




“Kami hanya mengingatkan, dari pengalaman Pilkada sebelumnya. Lahat rawan dengan isu Money Politic,” ujar Samsurizal, saat deklarasi aksi damai di halaman Kantor KPU Lahat, Kamis (4/10).




Samsurizal mengingatkan, semua pihak waspada. Apalagi 10 ribu suara diperebutkan 12 calon legislatif. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bersama, dalam mengontrol jalannya kampanye. Sebab keberhasilan pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggungjawab penyelenggar, tapi semua pihak.




“Kabupaten Lahat sendiri terdiri 24 kecamatan, dengan 1316 TSP. Jumlah mata pilih 295753 jiwa, terdiri 149981 laki-laki, 145772 perempuan. Angka ini masih bisa beruba hingga masa pencoblosan,” ujarnya Samsurizal didampingi H Hasanuddin, Komisioner Pro Data.




Sementara, Ketua Banwaslu Kabupaten Lahat, Andra Juarsa menyatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019 ini tidak mudah, harus ada komitmen dari seluruh peserta pemilu, agar mentaati aturan. Sehingga kepercayaan masyarakat pasti akan tinggi. “Penyelenggaran pemilu harus menjaga integrits, bebas dari iming-iming suap. Ini penting, komitmen ini jangan hanya sebatas serimonial saja,” tegasnya, Jumat (5/10).




Disisi lain, Kapolres Lahat, AKBP Roby Karya Adi SIK menyoroti, dengan masa kampanye 203 hari, tidak menutup kemungkinan ada isu di media sosial yang menusuk peserta pemilu. Kalaupun ada pelanggaran, jangan buru-buru di share, harus croscek dulu.




“Peserta pemilu, timses ataupun lainnya, harus jaga kondisi kamtibmas. Jika ada pelanggaran pemilu, tidak langsung ke polres, ada gakkumdu yang akan melakukan proses, kemudian jika ada pidana baru masuk ke kita,” ucapnya. (mg02)

You can leave a response, or trackback from your own site.