KPU Muratara Buka Posko GMHP

Foto : Agus/Pagaralam Pos
POSKO : Tampak posko GMHP yang di buka oleh KPU.

PAGARALAM POS, Muratara– Guna melindungi hak pilih masyarakat untuk pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik indonesia (RI) membuka posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).




Hal itu dikatakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatam (PPK) Rupit, Muhazoni. Rabu (10/10), saat dikonfirmasi di Kantor PPK Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). “Program GMHP ini langsung dari KPU RI, jadi setiap KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS wajib memasang pengumuman ini disetiap sekretariat masing masing,” katanya.




Bagi siapa saja yang namanya belum terdaftar dalam DPT, lanjut Muhazoni, mereka berhak mengajukan namanya ke pps, ppk dan kpu, dan batas akhir GMHP ini mulai dari tanggal 1 sampai 28 oktober 2018. “Nah, bagi masyarakat yang melapor ke pps, ppk dan kpu mereka harus membawa persyaratan seperti KTP dan KK dan mengisi blangko Model A.1.A DPTHP1.PPK atau formulir tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1,” ujarnya.




Masih dikatakan Ketua PPK, tujuan dibukanya GMHP ini adalah jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. “Bagi masyarakat yang merasa belum terdaftar dalam DPT harap segera melapor ke PPS, PPK atau KPU dengan catatan harus membawa dokumen resmi seperti KTP dan KK,” ungkapnya.




Ia berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muratara dengan adanya Posko GMHP ini agar namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu nanti.




Sementara, Sumarlin, ketua PPS desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Rupit, mengatakan jika ini merupakan sistem baru dalam DPT, sehingga dirinya meyakini akan berkurangnya mata pilih disuatu desa, terutama jika masih ada nama orang yang sudah meninggal di dalam DPT. “Ya ini merupakan sistem baru yang sudah ditetapkan, jadi kita diperintahkan untuk mencari tahu nama-nama yang masih ada di dalam DPT, sedangkan nama yang bersangkutan sudah pindah atau telah meninggal dunia,” katanya.




Disinggung mengenai sistem kerjanya, dirinya mengungkapkan jika pihak dari PPS lah yang akan bergerak mencari tahu mengenai nama-nama dalam DPT, serta akan menyebarluaskan kepada masyarakat untuk segera melapor ke PPS dan berkoordinasi dengan kades apabila adanya penambahan dalam DPT.




“Kita dari PPS sendiri yang akan bergerak mencari tahu data-data atau nama orang yang tidak lagi masuk dalam DPT, namun kita juga akan menyebarluaskan ke masyarakat dengan tujuan mempermudah. Dan jika ada penambahan DPT karena ada warga baru, maka kita akan berkoordinasi langsung dengan kepala desa,” ujarnya.




Sementara, Sumarlin, Ketua PPS desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Rupit, mengatakan jika ini merupakan sistem baru dalam DPT, sehingga dirinya meyakini akan berkurangnya mata pilih disuatu desa, terutama jika masih ada nama orang yang sudah meninggal di dalam DPT.




“Ya ini merupakan sistem baru yang sudah ditetapkan, jadi kita diperintahkan untuk mencari tahu nama-nama yang masih ada di dalam DPT, sedangkan nama yang bersangkutan sudah pindah atau telah meninggal dunia,” katanya. (mg01)

You can leave a response, or trackback from your own site.