Nggawel Gadis, Bayar Dende Atau Kepanjen

Foto: Dok/Pagaralam Pos
JALANI HUKUMAN: Hukuman kurungan badan sudah dikenal dalam adat istiadat Besemah. Dengan adanya hukuman ini kehidupan masyarakat Besemah tempo dulu tentram.

Mengenal Hukuman Adat Besemah
Tata kehidupan masyarakat Besemah diatur dengan adat istiadat. Ada sanksi bagi yang melanggar adat itu yang bentuknya berupa-rupa.
—————————————————————
PERISTIWA itu terjadi di masa lalu di sebuah kawasan yang masih masuk Besemah. Namun di ingatan Satarudin Tjik Olah, peristiwa itu masih basah. Waktu itu cerita Satar, dikabarkan ada seorang lelaki nggawel (menyentuh) tubuh seorang gadis. Lelaki ini pun dijatuhi sanksi berupa membayar dende (denda) sebesar 2 ringgit.




“Kalau dirupiahkan, besar denda itu sekitar Rp 500 ribu,”ucap Satar yang kini berusia lebih dari 70 tahun ini, ketika ditemui Pagaralam Pos di kantor Lembaga Adat Besemah jalan S Parman kemarin (5/10). Asumsinya 1 ringgit sama dengan Rp 250 ribu. Di masa itu, ringgit memang masih digunakan dalam pelbagai hal.




Bila mampu membayar denda, lanjut Satar, maka sanksinya berubah menjadi hukuman badan alias kurungan. Lelaki itu akan diterungku dalam sebuah sel selama kurang lebih tiga bulan. Di Besemah istilah kurungan disebutkan Satar dikenal dengan istilah kepanjen. “Lama kurungan tergantung dengan kesalahannya,”tambahnya.




Dende dan kepanjen merupakan dua di antara sekian banyak bentuk hukuman bagi pelangggar adat istiadat Besemah. Bentuk sanksi lain disebutkan Satar adalah dikucilkah, tedagangau tengah dusun, ganti rugi, tekap malu, penyingsingan,dan pelangkahan.




Dikucilkah dijelaskan Satar, merupakan bentuk sanksi berupa pengucilan dari pergaulan masyarakat. Penerima sanksi ini tak akan dilibatkan dalam segala bentuk aktivitas masyarakat. Apa penyebab sanksi ini? Menurut Satar, dikarenakan orang tersebut tak mau ikut gotong-royong dalam setiap kegiatan masyarakat. “Ame jeme matek dide njengok. Jeme sedekah dindak pantauan dan lain sebagainya,”tutur Satar mengenai pelanggaran adat ini.




Adapun sanksi berupa ganti rugi diberikan bagi orang yang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Misalnya dicontohkan Satar, ada orang yang membakar lahan miliknya namun merambat ke lahan orang lain. Maka orang ini mesti membayar ganti rugi sekaligus denda dengan besaran tergantung kerugian yang disebabkannya.




Selanjutnya sanksi berupa tekap malu. Ini merupakan bentuk pemulihan nama baik. Misalnya saja dicontohkan Satar, ada yang orang yang merasa dirugikan atau dicermarkan nama baiknya oleh orang lain. Maka ia berhak mendapatkan tekap malu berupa uang sebanyak 6 ringgit. Adapun orang yang memberikan uang ini adalah yang telah menyebabkan nama orang lain tercemar.




Hukuman adat Besemah juga mengenal yang namanya penyingsingan. Menurut Satar lagi, penyingsingan ini merupakan sanksi berbentuk pembayaran denda kepada orang yang tertipu. Contoh kasus disebutkannya adalah ada seorang bujang yang telah mengikat seorang gadis dalam sebuah pertunangan. Tiba-tiba, suatu waktu gadis tersebut dibawa lari orang lain untuk dinikahi. Maka kata Satar, orang yang membawa lari gadis itu wajib membayar penyingsingan sebesar 2 ringgit. Inilah sebabnya penyingsihan kerab disebut dengan ‘obat malu’.




Lain lagi dengan sanksi pelangkahan. Ini merupakan bentuk sanksi bagi lelaki yang menikahi seseorang perempuan yang memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Bentuknya disebutkan Satar adalah lelaki itu mesti membayar 2 ringgit kepada kakak calon istrinya tersebut.

Diputuskan Manusia
Dende sampai dengan tekap malu itu merupakan bentuk sanksi yang diputuskan oleh manusia dalam sebuah lembaga. Inilah sebabnya kata Satar, hukuman ini disebut dengan hukuman lembaga. “Sanksi diberikan dalam sebuah sidang yakni rapat marga,”kata Satar yang pernah menjadi pembantu panitera sidang rapat marga ini.




Sidang rapat marga lanjut Satar, dipimpin oleh Ketua pengadilan merangkap hakim ketua yang dijabat seorang pesirah marga. Kemudian dibantu dengan hakim anggota yang jumlahnya menurut Satar biasanya ganjil mulai dari tiga, lima dan seterusnya. Lalu ada panitera yang dijabat seorang juru tulis marga yang bertugas membuat buku rapat.




Sidang juga menghadirkan terdakwa yang masa itu disebut dengan pesakitan. Saksi-saksi juga dihadirkan. Setelah mendengarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, barulah para hakim membuat keputusan yang memberikan sanksi atau tidak kepada terdakwa. Segala keputusan hakim ini kata Satar mengacu dengan Kitab Simbur Cahye.




Sayangnya hukuman adat tidak berlaku lama. Ini karena rezim orde lama menghapus sistem pemerintahan marga. Satar mengingat, hukum adat berlaku terakhir kali pada Desember 1950. Setelah itu hukuman adat tak dipakai lagi, sampai dengan sekarang. “Diganti dengan pengadilan umum seperti sekarang. Misalnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi,”tutur Satar.




Padahal menurut Satar, ketika hukum adat masih berlaku, suasana di Besemah begitu tentram, aman serta kondusif. Tidak ada yang berani melanggar hukum adat. Para pemimpin ketika itu, kata Satar menambahkan, juga tak ingin daerah yang dipimpinnya terkena masalah.




Satar yakin, hukum adat berikut dengan pengadilannya dapat dihidupkan kembali di masa kini. Lembaga Adat klaimnya sudah memulainya. Namun dia mengaku respon masyarakat tidak terlalu tinggi. “Ada yang merespon, tapi masih sedikit,”ucapnya.




Dihubungi Pagaralam Pos beberapa waktu lalu Aryo Arung Dinang, Pamong Budaya Disbudpar Kota Pagaralam tak menampik keberadaan sistem peradilan adat di Tanah Besemah. Aryo mengaku pernah melakukan penelitian tentang ini. Ia mendukung bila ada rencana untuk menghidupkan kembali hukum adat berikut dengan lembaga peradilannya.

Hukuman Dari Ugha Kelam
SEBERAT apapun bentuknya, hukuman dari manusia tidak akan mengalahkan hukuman dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut Satar, hukuman dari Tuhan lebih berat ketimbang dari manusia. “Hukuman dari Ugha Kelam (Tuhan), tidak dapat ditawar,”ujar Satar.




Setidaknya menurut Satar, ada tiga bentuk hukuman dari ugha kelam tersebut yakni kemali, kebendun, dan mentarang. Kemali katanya menjelaskan, merupakan hukuman dari Tuhan yang berbentuk ditariknya seluruh kenikmatan hidupnya. Misalnya dicontohkannya ketika henda bekerja, terkena demam. Mau panen jatuh sakit. Buah-buahan yang ditanam tidak jadi. “Biasanya yang kena kemali ini adalah orang yang melanggar tata krama dan adat sopan santun,”lanjutnya.




Kemudian kebendun, merupakan bentuk hukuman yang penerimanya mendapatkan kesusahaan di dunia. Bentuknya di antaranya dicontohkan Satar adalah anak sakit yang tidak sembuh-sembuh, para keluarga tidak peduli lagi, segala usaha tidak pernah sukses. Biasanya disebutkan Satar, hukuman datang karena orang tersebut berkhianat kepada orangtuanya sendiri serta kepada masyarakat banyak.




Adapun mentarang, merupakan bentuk hukuman yang membuat penerimanya tidak hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ketika masih hidup orang tersebut melarat. Ketika telah meninggal dunia, orang tersebut tak diterima bumi. “Di dalam kubur gerintak-gerintungan,”tutur Satar memberikan istilah.




Orang yang terkena mentarang, kata Satar biasanya karena hidupnya diisi dengan kegiatan yang merusak kehidupan orang banyak. Ia mencontohkan, mencuri benda milik orang dan lain sebagainya. “Mentarang diberikan kepada orang yang telah berkhianat besar,”sebutnya.




Melihat bentuk hukuman tersebut, Satar mengingatkan supaya tidak bermain-main dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia pun mengingatkan pula supaya tidak cepat mengambil sumpah dengan mengatasnamakan Tuhan bila memang bersalah. Sebab katanya, sumpah biasanya akan langsung terbayar dengan segera. (11)

Bentuk Hukuman Adat
1. Dari Manusia: dende, kepanjeng, dikucilkah, tedangau tengah dusun, ganti rugi, tekap malu, penyingsingan, dan pelangkahan
2. Dari Tuhan: kemali, kebendun, mentarang

You can leave a response, or trackback from your own site.