Kejari Lahat Periksa Enam ASN

Foto : Heru/Pagaralam Pos
BINCANGI : Kajari Lahat, Jaka Suprana SH, ketika dipintai keterangan oleh awak media, Rabu (5/12).

*Terkait Pengangkatan Direktur PDAM Lahat
PAGARALAM POS, Lahat – Kejari Lahat mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ASN Pemkab Lahat. Terkait laporan dugaan unsur nepotisme, terhadap pengangkatan Cholil Mansyur, sebagai Direktur PDAM Tirta Lematang Lahat beberapa waktu lalu. Dimana sejumlah masa saat itu menuding, adanya upaya bagi-bagi jabatan ke keluarga Bupati Lahat, dibalik drama pelantikan itu.




“Sudah ada tujuh orang yang kita pintai klarifikasi, enam diataranya ASN. Perkaranya sedang kita periksa secara yuridis, kita masih mengumpulkan data untuk bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan,” ujar Kajari Lahat, Jaka Suprana SH, Rabu (5/12).




Mencuatnya aksi protes masa ini, lantaran Bupati Lahat dituding sudah menyalahi Permendagri Nomor 37 pasal 35 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).




Pada huruf H, usia paling tinggi 35 tahun, sedangkan usia kakak kandung Bupati Lahat ini sudah diatas ketentuan. Untuk dipasal 57, hurup J, tidak pernah terpidana yang merugikan negara. Sedangkan Cholil sendiri pernah dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Perkara korupsi pembangunan tembok penahan Sungai Lematang. Ketika Cholil menjabat Kepala BPBD Lahat.




Sedangkan untuk Permendagri No 2 tahun 2007, tentang organ kepegawaian perusahan daerah air minum. Pasal 4 ayat 1 huruf F dengan jelas menuliskan, calon direksi tidak terikat hubungan keluaraga dengan Kepala Daerah. Sedangkan Cholil sendiri merupakaan kakak kandung Bupati Lahat.




“Apakah nantinya ada kesalahan terhadap sifatnya ketentuan dan aturan, masih perlu kita kumpulkan bahan. Sebenarnya delapan orang, satu orang lagi belum penuhi panggilan kita. Tujuh orang itu diantaranya pihak insfektorat, Kabag Umum, Kabag Hukum, dan Direktur PDAM lama, ” terangnya.




Ditanya status tujuh orang yang diperiksa itu, serta apakah perkara tersebut bisa dinaikan statusnya ke tingkat penyidikan. Jaka menjelaskan pihaknya masih harus mengumpulkan bahan dulu. Masih menelusuri ada tidaknya unsur nuansa pidana, dalam perkara tersebut. Jikapun ada, masih melihat siapa yang berwenang melakukan penyidikan, apakah polisi atau pihaknya.
“Status tujuh orang ini, pihak yang dimintai keterangan, belum jadi saksi. Untuk keterangan lebih, nanti kita sampaikan, kalau semuanya sudah diperiksa,” jelasnya. (mg02)

You can leave a response, or trackback from your own site.