Enam Marga Besemah ‘Menghilang’

PAGARALAM POS, Pagaralam– Marga di wilayah Besemah semula berjumlah 18. Marga-marga ini tersebar di wilayah yang sekarang dinamakan Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat. Begitu penjajah kolonial Belanda menguasai Besemah, jumlah marga menyusut menjadi 12.




“Ada enam marga yang dihapus atau digabung dengan marga lainnya,”kata anggota Lembaga Adat Besemah, Satarudin Tjik Olah, kemarin. Enam marga yang ‘hilang’ itu disebutkan Satar ialah Marga Karang Dale, Marga Benue Keling, Marga Samapure, Marga Sawah Batuan dan Marga Tanjung Aghe.




Mengapa bisa demikian? Satar menjelaskan, sebelum penjajah Belanda datang, antara satu marga dengan yang lainnya belum memiliki batas wilayah yang jelas. Kadangkala ada wilayah marga sebuah marga yang melompat-lompat, tak teratur. Ini terjadi karena marga dibentuk berdasarkan garis keturunan.




Hal itu lanjut Satar, membuat kendala pada bidang administrasi pemerintahan. Inilah sebabnya, setelah masuk dan berkuasa, Belanda memutuskan untuk menetapkan batas-batas wilayah yang jelas. “Belanda menerbitkan undang-undang tentang mengatur tentang administrasi pemerintahan,”sebut Satar.




Sebagai batas wilayah ditentukalah sebuah sungai besar maupun kecil. Misalnya saja dicontohkan Satar, wilayah Marga Sumbai Suku Mangku Anom Suku Muara Siban dengan Marga Semidang Suku Pelang Kenidai. Kedua marga ini kata Satar, dibatasi dengan Sungai Selangis. Batas-batas wilayah antara marga ini lalu disepakati lalu disahkan bersama-sama.




Meskipun lebih tertib, namun diakui Satar, penetapan batas-batas wilayah, membuat beberapa hak marga menjadi hilang. Ia mencontohkan hak marga terhadap sebuah tanah ada yang hilang menjadi milik marga lain.

Diganti Desa dan Kelurahan
Sayang sistem pemerintahan marga tak berumur lama. Pada 1983, sistem ini resmi dihapuskan. Sebenarnya, kata anggota Lembaga Adat Besemah Satarudin Tjik Olah, ide penghapusan sistem pemerintahan marga ini sudah ada sejak zaman presiden Soekarno. “Namun, realisasinya berjalan di zaman Pak Harto,”tutur Satar kemarin.




Penghapusan sistem pemerintahan marga ditandai Soeharto dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Semua marga di Indonesia beralih status menjadi desa atau kelurahan. Marga-marga di Besemah pun menyesuaikan diri menjadi desa yang belakangan menjadi kelurahan sampai sekarang.

Berubah Nama
Di masa sekarang, batas wilayah antar marga masih tetap dipertahankan. Namun namanya saja yang berbeda. Di masa sekarang Marga Sumbai Suku Mangku Anom Suku Muara Siban berganti nama menjadi Kecamatan Dempo Utara. Adapun marga Semidang Suku Pelang Kenindai berganti menjadi Kecamatan Dempo Tengah.




Helmi Madjid, mantan Juru Tulis Pesirah SMAS Muara Siban membenarkan perihal batas wilayah itu. Katanya, semua dusun yang sekarang masuk Kecamatan Dempo Utara dulunya masuk wilayah Marga SMAS Muara Siban.

Dipimpin Pesirah yang Dipilih Secara Langsung
SEBUAH marga dipimpin seorang pemimpin yang dinamakan pesirah. Ia merupakan seorang pemimpin yang dipilih masyarakat secara langsung. Ini membuktikan bahwa demokrasi sudah ada sejak dulu di Besemah.




Helmi Madjid, mantan juru tulis pesirah Marga Sumbai Mangko Anom Suku Muara Siban, memiliki pengalaman yang terkait dengan pemilihan pesirah. Helmi memastikan, pemilihan calon pesirah pada zaman sebelum kemerdekaan dilakukan secara langsung. “Calon yang jumlah pendukung berbaris di belakangnya sedikit, dipastikan kalah dari pemilihan,”ujar Helmi ketika dihubungi Pagaralam Pos beberapa waktu lalu.




Anggota Lembaga Adat Besemah Satarudin Tjik Olah juga ingat betul bahwa proses pemilihan pesirah saat itu dilakukan secara langsung. Bukan diwakilkan ke sebuah lembaga. Hanya saja bentuknya katanya, berbeda dengan yang sekarang.




Di zaman sebelum kemerdekaan itu, menurut Satar, seorang warga memilih dengan cara duduk di belakang calon. “Misalnya ada 10 calon. Warga yang memilih, tinggal berbaris di belakang calon yang dipilihnya,”urainya beberapa waktu lalu.




Seorang calon terpilih, lanjut Satar, akan mendapatkan surat keputusan dari residen Belanda . Setelah dilantik pesirah ini mendapatkan gelar depati. Bila mendapatkan penghargaan bintang emas, barulah pesirah tersebut mendapatkan gelar sebagai panggeran. Menurut Satar, sebelum penjajah belanda masuk, pemberian SK dan gelar kepada pesirah dilakukan langsung Sultan Palembang. “Sistem pemerintahan kesultanan diganti Belanda menggantinya keresidenan Palembang,”terang Satar.




Masa jabatan seorang pesirah di zaman kolonial penjajah belanda ini adalah seumur hidup. Karena itu, kata Satar, seorang pesirah bisa memimpin sebuah marga sampai tidak sanggup lagi untuk memimpin. (11)

Marga-marga di Besemah

-Sumbai Tanjung Raya Suku Muara Payang, wilayah Muara Payang Sd Bandu Agung
-Sumbai Mangku Anom Suku Penantian, wilayah Sadan Sd Gunung Kaye
-Sumbai Ulu Rurah Suku Pajar Bulan, wilayah Pagar Kaye Sd Bantunan, Rambai Kace Sd Guru Agung
-Sumbai Besar Suku Alun Dua, wilayah Pagar Gading Sd Jambat Bale
-Semidang Suku Pelang Kenidai, Wilayah Selangis Sd Lematang, Dempo Tengah
-Sumbai Suku Mangku Anom Suku Muara Siban, Wilayah dari Jambat Akar, Gunung Agung, Sandar Angin hingga Tanjung Taring
-Sumbai Besar Suku Lumbuk Buntak, wilayah Lematang Sd Endikat, Dempo Selatan
-Sumbai Besar Suku Kebun Jati, wilayah kec. Kota gung dan Tanjung Tebat
-Sumbai Ulu Rurah, wilayah Suku Mulak Ulu, kec. Mulak ulu
-Suku Penjalang Suku Tanjung Kurung, wilayah Endikat Sd perbatasan Kota Agung
-Pasemah Ulu Manak Ilir
-Pasemah Ulu Manak Ulu

6 Marga Menghilang
Marga Karang Dale
Marge Benue Keling
Marga Samapure
Marga Sawah Batuan
Marge Tanjung Aghe

You can leave a response, or trackback from your own site.