Masalah Sepele pun Didende

Pengadilan Adat Besemah di Masa Lalu

Pengadilan boleh jadi bukan suatu yang baru bagi masyarakat Besemah. Dulu di tanah ini sudah ada pengadilan yang memutuskan persoalan adat. Di pengadilan ini, bahkan persoalan yang mungkin sepele bisa kena sanksi.




SUATU hari di antara tahun 1959 sampai 1960, Satarudin Tjik Olah tak dapat menahan diri. Perutnya bergejolak lantaran terus-terusan menahan tawa. Maka, kepada Hakim Ketua Pengadilan Adat, Satar mengacungkan tangan. “Mohon izin ke luar sebentar Pak Hakim,”ujar Satar saat ditemui Pagaralam Pos beberapa waktu lalu.




Di kamar kecil, Satar menuntaskan hasratnya untuk tertawa. Berderai-derai tawa dia keluarkan di sana seorang diri. Setelah tuntas, dia kembali lagi ke ruangan sidang. “Pak Hakim Ketua sudah tahu. Kalau saya sudah izin ke luar, pasti sudah tak kuat menahan tawa,”ucap Satar, kepada Pagaralam Pos yang menemuinya kemarin (23/3).




Satar yang kini berusia lebih 60 tahun memang masih ingat dengan kenangan masa lampau itu. Sebab, ketika itu dia memang banyak berada di ruangan sidang pengadilan adat besemah. Jabatan Satar ketika itu adalah semacam panitera pembantu. “Tugas saya mencatat perkara,”ujar anggota Lembata Adat Besemah ini.




Karena itulah dia seringkali melihat hal-hal lucu yang terjadi di dalam ruangan sidang. Karena hal yang lucu itulah Satar ketika itu terpaksa harus izin untuk ke luar ruangan. Yang membuatnya masih terkenang sampai sekarang adalah sidang kasus gugatan cerai. Musababnya, istri tak puas dengan ‘servis’ sang suami. Sebaliknya sang suami tak puas dengan ‘servis’ sang istri.




Inilah tanya jawab antara hakim dengan suami istri itu seingat Satar. Demi menjaga kerahasiaan, Satar meminta nama dan alamat Pasutri ini tak ditulis:
Hakim: “Mengapa kamu mau minta saghak (cerai)”? Tanya hakim kepada istri yang jadi penggugat.
Istri: “Lukmane pule kebile layar tekembang angin mati,”
Hakim: “Benarkah demikian apa yang diucapkan istrimu itu”?tanya suami yang digugat
Suami: Lukmane pule pak hakim, ame biduk nak masuk muare penuh li gumpai….





Tanya jawab itu terus itu terjadi. Dan Satar-juga orang yang mengikuti sidang-mulai terlihat senyum-senyum. Yang tak tahan menawan taha, termasuk Satar, mohon pamit ke luar ruangan sidang.




Di masa itu, Pengadilan Adat memang sudah hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Besemah. Dan sengkarut rumah tangga diakui Satar memang acap masuk dalam persidangan.




Konsep pengadilan adat ini sudah mirip dengan pengadilan modern. Menurut Satar, Pengadilan Adat ini dipimpin satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. “Hakim jumlahnya harus ganjil,”ucapnya. Di dalam pengadilan adat juga ada yang namanya pemimpin rapat dan penulis perkara. Satar masuk dalam bagian pembantu penulis perkara ini. Juga ada petugas yang disebut dengan pendamping perkara semacam pengacara di zaman sekarang.




Satar melanjutkan, di masa itu, pengadilan adat dibagi menjadi empat tingkatan yakni rapat marga, rapat kecil, rapat besar dan rapat tinggi. Bila sebuah persoalan tak tuntas di satu tingkatan, akan diteruskan ke tingkatan di atasnya. “Saya bertugas di rapat kecil Pagaralam,”ucapnya.




Untuk memutuskan suatu perkara, pengadilan mengacu hukum yang berlaku. Satar menyebutkan, di masa itu, hukum yang berlaku adalah yang dibuat Ratu Senuhun. Hukum tertulis ini disebut dengan Undang-undang Simbur Cahye. “Undang-undang Simbur Cahye yang pertama, itu ditulis dengan surat ulu,”ucap Satar. “Di zaman Belanda, Simbur Cahye ditulis ulang dengan huruf latin,”tambahnya.




Sayang, Satar sudah lupa jumlah pasal yang ada dalam UU Simbur Cahye. Tapi, dia memastikan, UU ini menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dicontohkannya, ada satu aturan tentang larangan untuk masuk halaman orang sembarangan. Larangan ini disebut dengan istilah ‘kembang melilit kandang’. “Kalau terbukti melanggar, kena denda 200 ringgit,”sebut.

Formal dan Non Formal
Gambaran pengadilan adat yang diceritakan Satar itu, disebut Ahmad Bastari Suan sebagai pengadilan formal. Pengadilan formal, ujar pemerhati sejarah Besemah ini, cirinya-cirinya sudah dilembagakan dan memiliki landasan hukum tertulis. “Mirip-mirip pengadilan di masa sekarang,”katanya saat dihubungi Pagaralam Pos.




Jauh sebelumnya, kata Bastari, masyarakat Besemah sudah mengenal yang namanya pengadilan non formal. Disebut demikian jelas dia, karena pengadilan jenis ini belum dilembagakan dan tidak memiliki landasan hukum tertulis. Pengadilan non formal ini dimulai dari kumpul dusun laman, rapat sumbai, dan lampek empat merdike duwe.




Bastari menjelaskan, kumpul dusun laman merupakan pengadilan untuk menyelesaikan sebuah perkara di sebuah dusun seperti berkelahi, berebut sumber mata air. Di dalam forum inilah jungku, dan yang berselisih dipanggil. “Kumpul dusun laman dapat dilakukan dengan catatan kalau jeme ribut itu satu dusun,”ucap penulis buku tentang sejarah Besemah ini.




Adapun rapat sumbai merupakan pengadilan non formal bagi yang berselisih berasal dari lain dusun tapi masih dalam satu sumbai. Sedangkan lampek empat merdike duwe kata Bastari merupakan forum pengadilan non formal tertinggi. Pengadilan ini biasanya digelar bila sebuah perkara sudah luas dan melibatkan antar sumbai.




Keberadaan pengadilan adat ini pernah diteliti oleh Aryo Arungdinang, seorangPamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaralam. Aryo menyatakan, berdasarkan hasil penelitian, pengadilan adat merupakan sebuah fakta sejarah. “Memang pernah ada,”ujar Aryo, ketika dihubungi Pagaralam Pos kemarin.




Menurut Aryo, pengadilan adat, di masa itu sangat ‘ditakuti’ oleh masyarakat. Sebab kata dia, sanksi yang dijatuhkan langsung mengenai subyek dan lingkungannya.




Dicontohkannya, kasus perzinahan. Dengan hukum adat, pelaku perzinahan tersebut akan dipertotonkan ke muka publik. “Iya. Ada semacam efek psikologis,”ujar Aryo membenarkan. (11)

You can leave a response, or trackback from your own site.