Nationale Staat dan Lahirnya Pancasila

Foto: net
Ilustrasi

Oleh: AA Binang

Menurut Bung Karno Indonesia pernah mengalami duakali Nationale Staat (Prinsip Kebangsaan), yaitu pada Zaman Sri Wijaya dan Zaman Majapahit. “Saya berkata dengan penuh hormat kepada raja-raja pendahulu kita, dan saya berkata bahwa kerajaan bukanlah suatu Nationale staat,”.

Timbul pertanyaan di benak kita, bukankah Sri Wijaya dan Majapahit adalah juga sebuah kerajaan yang pernah ada di nusantara, mengapa Bung Karno mengatakan bahwa Kerajaan bukanlah nationale staat. Nampaknya kerajaan yang dimaksud beliau adalah kerajaan-kerajaan yang belum mengenal faham persatuan.

Sri wijaya sudah mengenal Kolonisasi Wilayah, Majapahit juga mengenal Sumpah Palapa, sumpah sakral yang di ucapkan Maha Patih Gajah Mada, antara Sri Wijaya dan Majapahit sama-sama memiliki cita-cita mempersatukan wilayah Nusantara di dalam satu kesatuan. Kedua Kerajaan ini lah yang pernah menyatukan Indonesia (kala itu nusantara) di dalam satu kesatuan wilayah.

Di dalam Pidatonya Bung Karno menyampaikan bahwa untuk mewujudkan cita-cita mempersatukan Indonesia kita memerlukan suatu Prinsip Kebangsaan yang pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI Bung Karno menyampaikan lima Prinsip :

Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
Mufahat dan Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Inilah lima prinsip yang di sampaikan Bung Karno Kala itu yang menjadi tonggak awal Lahirnya Pancasila, yang menjadi dasar dan Prinsip Kebangsaan Indonesia. Untuk menjembatani perbedaan antara Pihak Islam dan Pihak Kebangsaan maka, pada tanggal 22 juni 1945 di adakanlah rapat yang di hadiri oleh Sembilan tokoh nasional atau yang di kenal dengan panitia Sembilan dan melahirkan “Piagam Jakarta” yang antara lain berisi :

Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja,
Kemanoesiaan jang adil dan beradab, Persatoean Indonesia, Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.

Untuk menjaga integrasi Bangsa Yang Baru Saja dilahirkan, Maka Soekarno Bersama Hatta menemui tokoh-tokoh Islam di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, dan setelah melalui pembahasan yang mendalam, maka sila pertama di ganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di kemukakan dalam Rapat Pleno PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. (*)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply