Pelaku Usaha Wajib Sertakan BPJS Ketenagakerjaan

PAGARALAM POS, Empat Lawang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Empat Lawang, bersilaturahmi dengan kasi Datun Kejari Kabupaten Empat Lawang, guna untuk berkonsultasi mengenai pelaku usaha mikro dan makro yang ada di Empat Lawang terkait dengan UU No. 24 tahun 2011, tentang BPJS dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara pemerintah.

“Jadi, tadi kami dari pihak BPJS Ketenagakerjaan berkonsultasi mengenai pelaku usaha mikro dan makro yang ada di Kabupaten Empat Lawang agar mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,” kata Jaka Frontliner unit layanan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Empat Lawang, kamis (5/9).

Dikatakannya, saat ini sudah diedarkan SP2 kepada para pelaku usaha mikro dan makro yang ada di Kabupaten Empat Lawang. “Saat ini kami sudah memberikan surat edaran SP2 kepada pelaku usaha mikro dan makro. Kalau masih tidak ada respon maka dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Empat Lawang yang akan menindaklanjutinya dengan cara memberikan surat edaran,” tuturnya.

Pihaknya lanjut Jaka, saat ini sedang dalam proses MoU kepada pihak Dinas Perizinan Kabupaten Empat Lawang. “Selain itu kami juga sedang dalam proses MoU dengan Dinas Perizinan Kabupaten Empat Lawang. Jadi bagi para pelaku usaha mikro dan makro yang ingin membuat surat izin usaha ataupun memperpanjang, maka harus melampirkan sertifikat sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki kartu tersendiri yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Kita punya tiga program yakni JKK, JKM, dan JHT. Untuk JKK dengan presentase 0,24%-1,74% sesuai kelompok jenis usaha dan Untuk JKM 0,3% dikalikan upah minimum kota/di atas upah minimum serta untuk JHT 5,7%,” tukasnya. (07)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply